Kamis, 01 Agustus 2019

Awal Mula Polemik Hutan Lindung Jadi Tambang Desa Cupat


Warga Desa Cupat beramai – ramai untuk mendatangi gedung DPRD Bangka Belitung (Babel ) pada hari Senin. Hal tersebut lantaran sebagai aksi lanjutan atas penolakan warga sekitar terhadap rencana pembabatan hutan lindung jadi tambang bauksit yang akan dilakukan oleh PT Kencana Sakti Indonesia. Kedatangan Kepala Desa Cupat, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Martaridi tersebut beserta BPD dan tokoh masyarakat setempat.



Pihak dari desa Cupat, yakni Martaridi mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui apa dampak dari tambang bauksit itu sendiri terhadap lahan di desanya. Pihaknya berkaca atas kasus Desa Teluk Limau yang terjadi di tahun 2008. Hal lain yang menjadi awal mula polemik dan membuat warga desa Cupat menjadi geram adalah tidak adanya sosialisasi yang melibatkan masyarat sekitar atas akan dibangunnya hutan lindung jadi tambang bauksit ini. “Pendirian penambangan bauksit ini juga tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, hanya Kepala Desa dan perangkatnya saja”, ungkap Kepala Desa Cupat, Martaridi tersebut.

Pihak warga desa Cupat pun juga bisa dibilang merasa trauma jika harus ada pembangunan tambang  di sekitar desa mereka. Hal ini diungkapkan Martiadi usai audiensi oleh pihak DPRD Babel. Rasa trauma tersebut mendasari warga Desa Cupat menolak keras tentang akan pembangungan hutan lindung jadi tambang yang akan dilakukan oleh PT. Kencana Sakti Indonesia. Beliau menambahkan bahwa, “ Disini saya mencontohkan pada tahun 2008 desa tetangga sempat terpecah karena adanya pro dan kontra terkait pertambangan bauksit tersebut, untuk itulah warga desa Cupat datang ke DPRD Babel ini untuk menyampaikan aspirasi mereka bahwa menolak keras jika ada pertambangan bauksit”, jelasnya secara panjang lebar.

Beliau juga beranggapan bahwa pembangunan tambang bauksit ini nantinya akan mengganggu aktifitas dan lahan mata pencaharian yang sebelumnya telah terjadi di Desa Cupat. Hal itulah yang mendasari bahwa awal mula untuk mendirikan tambang, haruslah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat agar masyarakat mampu dan mengerti akan adanya dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan hutan lindung jadi tambang yang rencananya akan dibangun mengelilingi desa Cupat ini.

Hal lain yang memperkuat warga desa Cupat dalam menolak penambangan bauksit di sekitar desa mereka ialah lantaran menurut Martaridi, pihak PT. Kencana Sakti Indonesia pernah mengambil sample dari desa Cupat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan warga sekitar. Hal itulah yang menambah alasan penolakan warga atas hutan lindung jadi tambang tersebut.

Alasan – alasan yang disampaikan Martaridi tersebut adalah sebagai dasar atas penolakan warga terhadap didirikannya tambang bauksit di desa Cupat. Oleh karena itu, Martiadi mengatakan bahwa pihaknya dan pihak warga desa Cupat merasa harus bergerak lebih cepat dengan melakukan musyawarah desa tentang pembahasan  penyampaian aspirasi mereka mengenai pembangunan tambang bauksit tersebut. Yang kemudian dilanjutkan dengan mendatangi kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung pada senin depannya.

Sebelum mendatangi gedung DPRD pun, warga desa Cupat juga sempat mengadakan penolakan besar – besaran yang berujung dengan adanya tanda tangan oleh masyarakat sebagai bentuk suara atas penolakan akan diubahnya hutan lindung jadi tambang bauksit di area desa Cupat. Hal ini diungkapkan oleh Bong Ming – Ming selaku anggota DPRD Dapil Bangka Barat di sela – sela audiensi yang diadakan oleh DPRD dan warga desa Cupat pada hari Senin.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar